PERATURAN DESA KALONGAN

NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

TAHUN 2024

PERATURAN DESA KALONGAN

KECAMATAN UNGARAN TIMUR KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 02 TAHUN 2023 TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALONGAN,

Menimbang

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;

b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Tahun

Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

2. Undang- undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1652);

3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 ) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014. Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

10. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan. Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

14. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Daerah Kab Semarang tahun 2018 Nomor 78), Sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kab. Semarang Tahun 2022 Nomor 126);

15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

16. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa;

17. Peraturan Desa Kalongan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019– 2025;

18. Peraturan Desa Kalongan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019 – 2025.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALONGAN

dan

KEPALA DESA KALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalongan Tahun 2024 merupakan Pedoman/acuan operasional bagi Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan Pemerintahan selama Tahun Anggaran 2024. Rencana Kerja Pemerintah Desa ini menjadi acuan untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalongan tahun 2024 sebagaimana dimaksud pasal 1 disusun sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum 1.3. Tujuan dan Manfaat
BAB II BAB III	: :	GAMBARAN UMUM DESA 2.1. Kondisi Desa 2.1.1 Geografi dan Demografi 2.1.2 Infrastruktur Desa 2.2. Pemerintahan Desa dan Kelembagaan 2.2.1 Visi Misi Kepala Desa 2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa 2.2.3 Lembaga Kemasyarakatan Desa RUMUSAN PRIORITAS MASALAH 3.1 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya . 3.2 Identifikasi masalah berdasarkan RPJMDesa. 3.3 Identifikasi masalah berdasarkan Analisa Keadaan darurat . 3.4 Identifikasi masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah .
BAB IV	:	RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2024 . 4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025 . 4.3. Kebijakan Keuangan Desa
BAB V	:	PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN	:	1. Tim Penyusunan RKP Desa Tahun 2024. 2. Rencana Kerja Pemerintah Desa / Kelurahan (RKP Desa Tahun 2024.

Isi Rencana Kerja program dan kegiatan Pemerintah Desa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Pasal 3

Naskah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalongan sebagaimana dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan desa ini.

Pasal 4

Apabila dipandang perlu Kepala Desa dapat menetapkan Perubahan Keputusan Kepala Desa, sebagai pedoman dalam realisasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kalongan oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di

Kalongan

pada tanggal

27 September 2023

KEPALA DESA KALONGAN,

YARMUJI

Diundangkan di Kalongan

pada tanggal 30 September 2023

SEKRETARIS DESA KALONGAN,

FAJAR ABU RIZKY

LEMBARAN DESA KALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 02.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan desa adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global. Untuk maksud tersebut diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk di atasi dengan baik dan tepat sasaran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 79 ayat 2 huruf b, Pemerintah Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024. RKPDesa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. dan selain hal tersebut diatas, berdasarkan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2024 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Pasal 71 dan sesuai dengan mandat/ arahan Presiden Republik Indonesia . inti penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 lebih difokuskan untuk Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan : Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa dan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa: Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa, Peningkatan Kualitas Hidup Manusia dan Penanggulangan Kemiskinan .

pemulihan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan tetap memperhatikan permasalahan yang masih mengemuka seperti penanganan stunting, Penanggulangan TBC , Pencegahan Narkoba,

pelaksanaan padat karya tunai Desa, pengembangan ekonomi Desa, BLT Desa serta, penanganan bencana alam dan nonalam yang sesuai kewenangan Desa.

1.2. Dasar Hukum

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Tahun 2024 disusun dengan mengacu kepada :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 ) ;

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

j. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014. Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

k. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

l. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

o. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);

p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

q. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

r. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan. Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

s. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;

t. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Daerah Kab Semarang tahun 2018 Nomor 78), Sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kab. Semarang Tahun 2022 Nomor 126);

u. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa;

v. Peraturan Desa Kalongan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019 – 2025.

1.3. Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Tahun 2024 adalah salah satu komponen dalam perencanaan yang harus disusun oleh pemerintah Desa guna memastikan arah pembangunan dan penyelenggaraan kegiatan di masing-masing desa sesuai dengan RPJM Desa serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. untuk menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan desa, mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa tahun sebelumnya yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta merumuskan program rencana kerja pembangunan desa selama periode 1 (satu) tahun sesuai dengan RKP Desa Kalongan, sehingga dapat digunakan sebagai landasan operasional dalam penyusunan APBDesa Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024.

Manfaat penyusunan RKP Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Tahun 2024 adalah: Terwujudnya perencanaan tahunan Desa dalam upaya terwujudnya Rencana Pembanguna Jangka Menengah Desa. Tercapainya pemanfaatan potensi desa secara maksimal, dan efektif dalam pembangunan desa menuju desa yang maju mandiri dan sejahtera.

Selain tujuan diatas, adapun maksud yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

1. Kerangka acuan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menyusun program dan kegiatan tahunan yang sinergis sesuai tugas pokok fungsinya untuk mewujudkan tercapainya visi misi yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa.

2. Sebagai instrumen penilaian kinerja perangkat desa, dalam mengukur efektivitas pelaksanaan tugasnya.

3. Sebagai instrumen akuntabilitas dan transparansi manajemen pamerintah desa oleh masyarakat maupun elemen pemerhati pemerintahan yang berkepentingan memantau kinerja pemerintah desa.

4. Sebagai pedoman dalam menyusun RKP Desa, sehingga menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi .

5. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai kebutuhan dan keadaan setempat dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat .

6. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap program pembangunan .

7. Sebagai ruang interaksi antara masyarakat dengan pemerintah desa.

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa , Pasal 93 ayat 1, pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. gambaran umum potensi serta perkembangan Desa Kalongan. Secara khusus adalah kumpulan data tentang potensi dan perkembangan desa, yang di perlukan untuk perbandingan atau referensi dan sebagai data acuan dalam penyusunan program kegiatan pembangunan desa serta kebijakan pemerintah desa.

Desa Kalongan memiliki potensi dalam sektor pertanian, , perkebunan, perikanan, serta pariwisata. Namun, dari berbagai potensi tersebut Desa Kalongan juga memiliki beberapa masalah yang terkait dengan isu perencanaan dan pembangunan wilayah. Maka dari itu, sinergisitas antara permasalahan, potensi dan solusi dari semua elemen di dalamnya sangat diperlukan. Gambaran Umum desa Kalongan yang disusun berdasarkan berbagai aspek yang ada dalam Desa Kalongan ini harapannya dapat menjadi acuan dalam bertindak dan pengambilan kebijakan pembangunan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Iindonesia nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, serta dapat membantu pemerintah desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan RPJM Desa .

2.1. Kondisi Desa

1.1.1 Geografi dan Demografi

Geografi

Desa Kalongan merupakan desa di Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang. Secara geografis Desa kalongan berada pada ketinggian 339M dari permukaan laut. Batas administrasi Desa Kalongan, yaitu:

Sebelah Utara : Desa Mluweh dan Kelurahan Susukan

Sebelah Selatan : Desa Leyangan

Sebelah Timur : Desa Kawengan dan Desa Gondoriyo

Sebelah Barat : Kelurahan Kalirejo dan Desa Leyangan

Desa Kalongan terdiri dari 12 dusun, 20 RW, dan 105 RT. Desa Kalongan memiliki luas wilayah 863,3 ha. Berikut ini adalah nama dusun di Desa Kalongan.

Nama Dusun dan Luas Dusun di Desa Kalongan

Dusun	RW	Luas (Ha)
Dampu	RW 1	68.09
Kajangan	RW 2	75.4
Bandungan	RW 3	75
Sipete	RW 4	54.8
Sigude	RW 5	25.6
Bulu	RW 6	217.53
Mendiro	RW 7	145.66
Kalongan	RW 8	57.9
	RW 16
	RW 17
Glepung	RW 9	61.3
	RW 12
	RW 18
	RW 20
Tompo Gunung	RW 13	65.7
Tompo Gunung	RW 19	65.7
Rejowinangun	RW 11	63.8
	RW 14
	RW 15
Ngaliyan	RW 13	55.7
Total		863.3

Demografi

Kependudukan sangat erat kaitannya dengan demografi. Oleh karena itu, demografi dapat diartikan sebagai tulisan atau gambaran tentang penduduk. Aspek demografi yang dibahas pada laporan ini meliputi komposisi penduduk, dinamika penduduk, kepadatan penduduk dan laju pertumbuhan penduduk.

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin memiliki tujuan penting yaitu untuk mengetahui perbandingan jumlah penduduk perempuan dengan jumlah penduduk laki-laki. Dari perbandingan yang diperoleh maka dapat diketahui pertumbuhan penduduk. Jika jumlah penduduk laki-laki dan perempuan seimbang maka pertumbuhan penduduk akan tinggi, dan sebaliknya jika jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan tidak seimbang maka pertumbuhan penduduk akan rendah. Berikut merupakan tabel jumlah penduduk di Desa Kalongan tahun 2023.

Laki laki : 6.823 Jiwa

Perempuan : 6.929 Jiwa

JUMLAH : 13.752 Jiwa

Dinamika penduduk ialah suatu perubahan keadaan penduduk. Perubahan-perubahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal. Dinamika atau perubahan lebih cenderung pada suatu perkembangan jumlah penduduk suatu negara atau wilayah tersebut. Jumlah penduduk tersebut bisa diketahui melalui sensus, registrasi dan survei penduduk. Dinamika penduduk terbagi menjadi tiga macam yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi.

Kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk suatu wilayah dengan luas wilayah yang ditempati. Desa Kalongan memiliki luas wilayah 868,3 ha dengna jumlah penduduk pada tahun 2023 sebesar 13752 Jiwa . Dari luas wilayah dan jumlah penduduk maka dapat dihitung kepadatan penduduk tiap km2 di Desa Kalongan.

1.1.2 Infrastruktur Desa

Infrastruktur

Infrastruktur merupakan berbagai fasilitas fisik yang dibutuhkan dan dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan agen-agen publik yang bertujuan untuk memenuhi tujuan sosial dan ekonomi serta fungsi-fungsi pemerintahan dalam hal transportasi, tenaga listrik, penyediaan air, pembuangan limbah, dan pelayanan - pelayanan lainnya.

Ketersediaan infrastruktur disuatu wilayah dapat meningkatkan akses pelayanan masyarakat terhadap sumber daya sehingga dapat meningkatkan efisisensi dan produktivitas yang menuju pada perkembangan suatu wilayah. Jenis infrastruktur perdesaan disesuaikan dengan kegiatan pembangunan yang ada disuatu desa yang meliputi pengembangan agroindustri padat karya, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di perdesaan serta pengembangan potensi sosial budaya lokal.

Sarana

Sarana merupakan fasilitas dalam lingkungan yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Desa Kalongan memerlukan kebutuhan ketersediaan sarana untuk mendukung berbagai program aktivitas masyarakat. Sarana yang dibutuhkan untuk pelayanan masyarakat sepeti sarana pendidikan, kesehatan, pemerintahan, peribadatan, perdagangan , jasa, ruang terbuka hijau dan olah raga. Berikut adalah penjelasannya :

a. Sarana Pendidikan

b. Sarana kesehatan

c. Sarana pemerintahan dan pelayanan

d. Sarana peribadatan

e. Sarana perdagangan dan Jasa

f. Sarana RTH dan Olah raga

g. Jaringan Telekomunikasi

h. Jaringan Energi dan Kelistrikan

i. Sarana Jalan

j. Jaringan air bersih

k. Jaringan Drainase

l. Jaringan Sanitasi

m. Jaringan persampahan

n. Perekonomian

o. Pertanian

p. Perkebunan

q. Peternakan

r. Perikanan

s. Pariwisata

t. Budaya

2.2. Pemerintahan Desa dan Kelembagaan

2.2.1 Visi Misi Kepala Desa

Visi dan Misi

Visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan . Sedangkan Misi merupakan alasan mendasar eksistensi suatu organisasi. Pernyataan misi organisasi, terutama di tingkat Pemerintahan Desa menentukan batas dan maksud aktivitas Pemerintahan . Jadi perumusan misi merupakan realisasi yang akan menjadikan suatu organisasi mampu menghasilkan Pelayanan yang berkualitas yang memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan Masyarakat . Berikut merupakan visi dan misi Desa Kalongan.

Visi adalah suatu persyaratan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari nilai, cita-cita, arah dan tujuan Pemerintahan yang realistis, memberikan kekuatan, semangat, dan komitmen, serta memiliki daya tarik yang dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktifitas dan pencapaian tujuan organisasi. Adapun rumusan visi Desa Kalongan yaitu “Mewujudkan Masyarakat Desa Kalongan Yang Maju, Mandiri, dengan Bumdes sebagai poros pembangunan”

Misi

Misi merupakan sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah Desa Kalongan untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan agar tujuan terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai yang diharapkan. Untuk memberikan arah bagi penyelenggara pemerintahan dan pembangunan dalam mencapai visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan Misi sebagai berikut :

(a) Mewujudkan masyarakat Desa Kalongan yang berkehidupan sejahtera dengan membangun Bumdes sebagai poros pembangunan;

(b) Mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dengan memantapkan pembangunan infrastruktur dasar;

(c) Mengembangkan ekonomi serta meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam rangka mengisi pembangunan yang berkeadilan sosial, religius dan berwawasan lingkungan.

2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA KALONGAN

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.

Perangkat Desa terdiri atas :

a. sekretariat desa;

b. pelaksana kewilayahan; dan

c. pelaksana teknis.

Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat desa.

Sekretariat Desa terdiri atas :

a. urusan umum dan perencanaan, dan

b. urusan keuangan.

Masing-masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.

Tugas kewilayahan meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Perangkat Kewilayahan / Bekel .

Satuan Tugas Kewilayahan meliputi :

1. dusun Dampu ;

2. dusun Kajangan ;

3. dusun Bandungan ;

4. dusun Sepete ;

5. dusun Sigude ;

6. dusun Bulu ;

7. dusun Mendiro ;

8. dusun Kalongan ;

9. dusun Glepung ;

10. dusun Tompogunung ;

11. dusun Rejowinangun ;

12. dusun Ngaliyan ;

Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Pelaksana Teknis terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu :

a. seksi pemerintahan;

b. seksi kesejahteraan; dan

c. seksi pelayanan.

Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi.

2.2.3 Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Permendagri 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam Permendagri 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa maksudnya adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya (LAD) dalam ketentuan umum Permendagri 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

Sebagaimana Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain atau BPD dalam Permendagri 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dalam melaksanakan tugas LKD memiliki fungsi:

1. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

2. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;

3. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;

4. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;

5. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa,

partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;

6. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan

7. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Jenis LKD paling sedikit meliputi:

a. Rukun Tetangga;

b. Rukun Warga;

c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;

d. Karang Taruna;

e. Pos Pelayanan Terpadu;

f. Kader Posyandu ; dan

g. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa, yang meliputi :

1. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;

2. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan

mengembangkan pembangunan secara partisipatif;

3. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat; dan

4. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang belum tersusun dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) Kalongan Tahun 2023 terdapat berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

a. Adanya peraturan/ perundang-undangan yang berlaku mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)

b. Terjadinya pergeseran kegiatan untuk memenuhi bidang yang dimaksud pada point a diatas .

c. Tujuan sebagaimana dimaksud point b kriteria yang berhak menerima mengalami keterkendalaan lapangan untuk mencocokannya.

d. Sinkronisasi antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa.

Dengan berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan RKP Desa Kalongan Tahun 2023, diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi pemerintahan desa dan masyarakat desa agar pada penganggaran kegiatan desa tahun yang akan datang dapat mencermati hal lainnya dari pembelajaran penganggaran di tahun sebelumnya .

3.1 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya .

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, maupun pemerintah. Dalam RKP desa tahun 2023, permasalahan Desa Kalongan dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 3 aspek yaitu :

a. Identifikasi masalah pembangunan tahun 2023.

b. Identifikasi masalah berdasarkan RPJMDesa Tahun 2019–2025.

c. Identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat.

Pada prinsipnya program dan kegiatan pembangunan Desa Kalongan Tahun Anggaran 2023 mengacu pada RPJM Desa Tahun 2019–2025. Dalam rangka penyusunan kegiatan pembangunan yang akan diusulkan untuk didanai dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Program Pemberdayaan (PNPM dan sejenisnya), APBDesa , serta swadaya, mengacu kepada beberapa kriteria, yaitu:

a. Menjadi prioritas dalam RPJMDes;

b. Tingkat Prioritas ;

c. Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;

d. Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat;

e. Luas cakupan kegiatan dan Kondisi Lingkungan;

f. Peningkatan kesejahteraan;

g. Peningkatan pelayanan publik;

h. Pemulihan ekonomi;

i. Peningkatan sumber daya manusia dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;

j. Penanganan stunting;

k. Pelaksanaan padat karya tunai Desa;

l. Pengembangan ekonomi Desa serta;

m. Penanganan bencana alam dan nonalam yang sesuai kewenangan

Desa.

Pelaksanaan Pembangunan pada tahun 2023:

1. Bidang Pemerintahan

2. Bidang Pembangunan Infrastruktur

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, Dan Mendesak Desa.

Pembangunan yang telah berjalan pada tahun 2023 ada beberapa kendala yang dapat menjadi acuan untuk pembangunan di tahun berikutnya antara lain : Terbatasnya anggaran desa menyebabkan pembangunan tidak merata yang berdampak pada kecemburuan antar dusun yang masih memiliki pola pembangunan yang berorientasi pada dusun. Selain itu belum optimalnya peran lembaga desa dan terbatasnya sumber daya perangkat desa juga menjadi kendala pada pembangunan yang ada.

1. Untuk bidang pembangunan fisik

a. Terbatasnya anggaran yang ada sehingga pembangunan harus dilakukan secara bertahap.

b. Pencairan anggaran mendekati musim penghujan sehingga pembangunan tidak bisa maksimal.

2. Untuk bidang ekonomi

a. Pengusaha kecil kendalanya kurang modal.

b. Kurangnya pelatihan manajemen bagi UMKM.

3. Untuk bidang sosial dan budaya

Anggaran untuk kegiatan sosial dan budaya kurang maksimal

sehingga kegiatan sangat sedikit sekali .

1. Bidang Pemerintahan

Untuk tahun anggaran 2023 untuk bidang Pemerintahan beberapa kegiatan yang dilaksanakan yaitu: Rp. 1.133.052.918; bersumber dari Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah, Bagian Hasil Retribusi Daerah, dan Bantuan Pemerintah Kabupaten Semarang berupa pembayaran iuran jaminan sosial kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa.

2. Bidang Pembangunan Infrastruktur

Untuk tahun anggaran 2023 untuk bidang Pembangunan infrastruktur ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu : Rp. 1.803.339.959; bersumber dari Dana Desa, Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang, dan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

3. Bidang Pemerintahan / Peningkatan Kesejahteraan Aparatur

Pemerintah Desa

Untuk tahun anggaran 2023 bidang pemerintahan/ Peningkatan aparatur Pemerintah Desa atau Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu: Rp. 615.250.000; bersumber dari Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah, dan Bagian Hasil Retribusi Daerah.

4. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Untuk tahun Anggaran 2023 bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu: Rp. 285.000.000; bersumber dari Dana Desa dan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Untuk tahun anggaran 2023 kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang sudah dilaksanakan yaitu: Rp. 271.555.838; bersumber dari Dana Desa dan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

6. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, Dan Mendesak

Desa

Untuk tahun anggaran 2023 kegiatan Penanggulangan Bencana, Darurat, Dan Mendesak Desa yang sudah dilaksanakan yaitu: Rp. 138.858.000; bersumber dari dana desa. Kegiatan dalam bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, Dan Mendesak Desa antara lain penanganan wabah covid 19, perbaikan ekonomi masyarakat, dan tata laksana pencegahan penyebaran covid 19.

Kegiatan Lain Yang Dilakukan Di Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Sosial

Selain itu kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan sosial, yaitu :

1. Musyawarah Pembangunan Desa untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024.

2. Penyusunan dan Penetapan Peraturan tentang Pertanggungjawaban Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

3. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa Kalongan tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa 2024.

4. Meningkatkan tertib administrasi Pemerintah Desa serta mendorong pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk pelayanan kepada masyarakat.

5. Melaksanakan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Untuk tahun 2023 .

(PNPM dan sejenisnya), APBDesa (ADD, BHPD, BHRD, dan DD ), serta swadaya masyarakat mengacu kepada beberapa kriteria, yaitu:

a. Menjadi prioritas dalam RPJMDes;

b. Tingkat Prioritas ;

c. Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;

d. Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat;

e. Luas cakupan kegiatan dan Kondisi Lingkungan;

f. Peningkatan kesejahteraan;

g. Peningkatan pelayanan publik.

h. Pemulihan ekonomi

i. Peningkatan sumber daya manusia dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem

j. Penanganan stunting

k. Pelaksanaan padat karya tunai Desa

l. Pengembangan ekonomi Desa

m. Penanganan bencana alam dan nonalam yang sesuai kewenangan Desa

Pada Tahun Anggaran 2024 program dan kegiatan pembangunan diprioritaskan untuk peningkatan infrastruktur desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kapasitas lembaga, baik lembaga pemerintahan maupun lembaga kemasyarakatan desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemulihan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta pengembangan dan pembinaan generasi muda.

Dengan adanya penganggaran pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, tentunya akan dituangkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2024. Sebagai bentuk komitmen desa turut serta dalam penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease 2019.

3.2 Identifikasi masalah berdasarkan RPJMDesa.

Masalah yang ada antara lain Kondisi jalan, utamanya jalan persawahan pada saat musim penghujan yang tidak bisa dilalui warga dengan alat transportasi yang ada menyebabkan hambatan yang berarti bagi petani. Kurang saluran irigasi di pemukiman sehingga saluran yang ada mudah terkikis sehingga mengganggu jalan. saluran yang ada tidak mampu menampung debit air hingga menyebabkan air meluap di bahu jalan dan lahan pertanian yang berakibat produksi petani menurun bahkan gagal panen.

Adanya saluran yang belum normal sehingga perlu adanya normalisasi untuk mencegah banjir. Selain itu masih banyaknya pengangguran perlu ditindaklanjuti dengan adanya pelatihan pelatihan yang terprogram sehingga mampu membuka peluang usaha dengan bantuan modal dan pemasaran. Adanya keterbatasan dana desa dari APBD berdampak pada penanganan pembangunan dimana pembangunan yang bersifat mendesak tidak mampu teratasi karena membutuhkan dana yang sangat besar sehingga desa perlu membuat prioritas pembangunan yang tidak bisa di danai oleh desa di ajukan ke APBD Kabupaten , APBD Provinsi maupun APBD bahkan APBN .

3.3 Identifikasi masalah berdasarkan Analisa Keadaan darurat .

Pembangunan memprioritaskan pada hal-hal yang di anggap memiliki sifat mendesak untuk dilaksanakan. Hal ini sangat perlu di lakukan pengkajian lebih dalam mengenai penyebab terjadinya kondisi yang ada sehingga membutuhkan penanganan serius. Kondisi dikatakan darurat untuk segera dilaksanakan pembangunan apabila menyangkut infrastruktur terutama jalan, saluran/ yang digunakan oleh masyarakat . karena pertanian merupakan mata pencaharian utama penduduk desa sehingga desa dikatakan berhasil apabila kondisi petani dengan segala kebutuhanya dapat terselesaikan dengan baik. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa. Masalah tersebut meliputi :

1. Rehab atau Normalisasi Drainase .

2. Rehab jembatan atau Normalisasi Sungai di RW. 04 Dusun Sepete Desa Kalongan .

3.4 Identifikasi masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah .

Identifikasi masalah rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, perdamaian, serta kearifan lokal.

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun 2023 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2023. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:

Pada Musim Hujan, sering air hujan meluap ke permukaan jalan, sehingga banyak badan jalan yang ada di Desa Kalongan rusak karna air hujan.

Ada Beberapa Petani mengandalkan air hujan untuk mengairi sawah karna Dam Irigasi yang rusak / Jebol oleh arus Banjir .

Jembatan Sungai yang meluap di RW. 04 Dusun Sepete Desa Kalongan .

BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Rencana Kerja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

1. Bidang Sosial Budaya

2. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah:

a. Pembangunan Drainase/Gorong gorong Jalan Poros Desa

b. Pembangunan Drainase/ Gorong gorong Jalan Kabupaten

c. Pengaspalan Jalan Poros Desa

d. Pengaspalan dan Pelebaran Jalan Kabupaten

e. Bedah Rumah Untuk Kaka Miskin

3. Bidang Ekonomi:

Sarana Perikanan dan Peternakan

a. Pengadaan bibit sapi bagi Kelompok Ternak

b. Pengadaan Mesin Hand Traktor untuk Kelompok Tani / Gapoktan .

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, Dari analisis keadaan darurat ditemukan kegiatan yang harus segera dilaksanakan pada tahun 2024 yaitu Pembentukan Tim Tanggab Bencana.

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMBANGUNAN DESA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa , Pasal 93 ayat 1, pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Kalongan yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2024 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan yang ada, sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan dll.

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2024 .

Prioritas Program dan Skala desa adalah rencana pembangunan yang bisa didanai dan dilaksanakan oleh desa. Rencana pembangunan yang mampu didanai oleh desa adalah pembangunan yang berskala kecil ( biayanya tidak terlalu besar ) misalnya perbaikan jalan, Drainase , Cor Jalan Beton, bantuan Peralatan Olahraga, peralatan dan obat-obatan posyandu , PMT Balita , Stunting , Kalongan mengaji , dan lain-lain. Dalam pelaksanaanya biaya itu diambilkan dari APBDes .

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, ADD, Dana Desa dan Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi Tahun 2024. Penetapan perkiraan anggaran dalam RKP desa tahun anggaran 2024 dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan forum Musrenbangdes RKP Desa. Hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 1.133.052.918 (31%).

b. Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 1.803.339.959 (50%%) .

c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp. 285.000.000 (8%) .

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp. 271.555.838 (7%) .

e. Penanggulangan Bencana, Darurat, Penyakit Menular Dan Mendesak Rp. 138.858.000 (4%).

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi misi desa terutama dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan Stunting segera terwujud.

4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025 .

Prioritas Program dan kegiatan skala kabupaten atau lebih adalah rencana pembangunan yang tidak bisa didanai oleh desa dan harus diajukan ke tingkat yang lebih tinggi seperti Kabupaten , Propinsi dan Pusat. Hal ini disebabkan :

a. Kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa.

b. Secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena dananya terlalu besar.

c. Secara sumber daya di desa tidak mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. misalnya Pembangunan Dam , Sumur Boor, Saluran irigasi , Jalan Poros Desa , Normalisasi Sungai dan lain-lain.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kabupaten lewat Musrenbang Kecamatan . Adapun usulan kegiatan tersebut adalah :

1. Bidang Pemerintahan Desa

a. Pemugaran / rehab Kantor Desa dan Bale Desa ;

b. Penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana,

konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan,Bencana

Alam dan kejadian luar biasa lainnya ;

2. Bidang Pembangunan Desa

a. Pembangunan irigasi primer dan sekunder ;

b. Peningkatan jalan Poros Desa / antar desa ;

c. Pembangunan Drainase di Jalan Poros Desa ;

d. Penerangan Jalan Raya ;

e. Normalisasi Sungai ;

f. Pembangunan Pelebaran Jalan Desa .

g. Pembangunan Bidang Pendidikan / Gedung SLTA

h. Pembangunan Bidang Kesehatan

i. Pembangunan Infrastruktur Pemukiman .

3. Bidang Pembinaan Masyarakat

a. Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan

masyarakat Desa;

b. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di

Desa;

4. Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengembangan kesenian dan budaya lokal ;

b. Pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;

c. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;

d. Pendayagunaan teknologi tepat guna;

e. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui KPMD, Kelompok UEP, Kelompok Tani, Koperasi, dan kelompok pengrajin;

5. Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata .

4.3 Kebijakan Keuangan Desa

1. Pendapatan Desa

Kebijakan pengelolaan pendapatan desa diarahkan kepada peningkatan optimalisasi pengelolaan pendapatan dari berbagai sumber dan mendorong peningkatan sumber-sumber pendapatan, terutama Pendapatan Asli Desa ( PAD ). Sumber Pendapatan Desa berdasarkan Pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Desa, yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;

b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

c. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;

d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;

e. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;

f. Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;

g. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun 2023 dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Evaluasi Pendapatan Desa Kalongan Tahun 2023

PENDAPATAN		ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG
PENDAPATAN TRANSFER
	DANA DESA	1.233.723.000	1.233.723.000	-
	BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	201.078.000	201.078.000	-
	ALOKASI DANA DESA	806.681.000	806.681.000	-
BANTUAN KEUANGAN PROVINSI				-
	KPMD	5.000.000	5.000.000	-
	SARANA DAN PRASARANA	670.000.000	670.000.000	-
BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN				-
	INSENTIF RT RW	181.600.000	181.600.000	-
	OPERASIONAL KARANG TARUNA	5.000.000	5.000.000	-
	INSENTIF TP PKK	15.000.000	15.000.000	-
	RTLH	101.500.000	101.500.000	-
	SARANA DAN PRASARANA	306.400.000	306.400.000	-
PENDAPATAN LAIN-LAIN				-
	BUNGA BANK	3.500.000	3.500.000	-
JUMLAH PENDAPATAN		3.529.482.000	3.529.482.000	-

2. Belanja Desa

Kebijakan belanja desa diarahkan kepada optimalisasi Belanja Desa untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas yang dikelola secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab untuk mencapai visi dan misi Desa. Belanja Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 100 terdiri dari :

a. Pendanaan operasional kantor desa yang meliputi:

ü Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

ü Operasional Pemerintah Desa;

ü Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;

ü Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

ü Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa;

ü Biaya Listrik, Telpon , Air PDAM dan Air Minum .

b. Pendanaan per bidang yang meliputi:

ü Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

ü Pelaksanaan Pembangunan Desa;

ü Pembinaan Kemasyarakan Desa;

ü Pemberdayaan masyarakat desa;

ü Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa .

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Kelompok belanja diatas dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Kegiatan sebagaimana disebut diatas, terdiri atas jenis yang berdasarkan pada Permendagri nomor 20 tahun 2018 yaitu :

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN
5.	BELANJA
5.1.	BELANJA PEGAWAI	701.650.000
5.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.046.939.918
5.3.	BELANJA MODAL	1.744.358.797
5.4.	BELANJA TIDAK TERDUGA	138.858.000
	JUMLAH BELANJA	3.631.806.715

Dan dari keseluruhan pendapatan desa baik yang bersumber dari perubahan kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi ataupun Pusat serta penerimaan pembiayaan desa, maka penggunaanya menggunakan data pagu indikatif, diantaranya adalah:

NO	INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN DESA	SUMBER DANA INDIKATIF
		PADES	DANA DESA	ADD	BHPDRD	BANTUAN KEUANGAN
		PADES	DANA DESA	ADD	BHPDRD	APBD PROV	APBD KAB
I	BID PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	1.233.723.000	806.681.000	201.078.000	675.000.000	609.500.000
	BELANJA SILTAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA			47.400.000
	BELANJA SILTAP DAN TUNJANGAN PERANGKAT DESA			567.850.000
	JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA			57.000.000
	OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA	10.000.000		105.031.000
	TUNJANGAN BPD			29.400.000
	INSENTIF RT/RW				100.000.000		100.000.000
	PENYEDIAAN SARANA PERKANTORAN				25.817.000
	PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR				54.750.000
	PENGELOLAAN ADMINISTRASI ASET DESA				12.511.000
	PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH TIGKAT DESA				8.000.000

II	BID PEMBANGUNAN DESA
	PENDIDIKAN		45.000.000
	KESEHATAN (POSYANDU, PENYULUHAN, DLL)		102.500.000
	PENINGKATAN INFRASTRUKTUF DAN PERMUKIMAN		156.500.000			670.000.000	509.500.000
	PERHUBUNGAN DAN JARINGAN KOMUNIKASI SERTA PUBLIKASI		35.000.000
	PENGEMBANGAN WISATA		142.443.000

III	BID PEMBINAAN MASYARAKAT
	PEMBINAAN LINMAS		25.000.000
	PEMBINAAN KEPEMUDAAN		155.000.000
	PEMBINAAN PKK		55.000.000
	KPMD					5.000.000

IV	BID PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN DAN PETERNAKAM		166.280.000
	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA		15.000.000
	PENINGKATAN INDUSTRI DAN UMKM		90.000.000

V	BID PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
	PENANGGULANGAN BENCANA		126.000.000
	BELANJA TIDAK TERDUGA		120.000.000
	JUMLAH	10.000.000	1.233.723.000	806.681.000	201.078.000	675.000.000	609.500.000

BAB V

PENUTUP

Dengan telah disusunnya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Kalongan Tahun 2024, maka diharapkan kegiatan di Desa Kalongan pada tahun 2024 dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat kepada masyarakat desa Kalongan serta sesuai dengan arahan dan himbauan pemerintah pusat.

Agar pelaksanaan RKP Desa ini berjalan dengan baik maka agar seluruh pelaksana dan pelaksanaan kegiatan dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab serta unsur masyarakat Desa Kalongan agar selalu ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dengan memberikan dukungan baik dari segi materi, moril dan masukan atau saran yang bersifat membangun. Seluruh komponen pemerintahan desa dan masyarakat juga agar mematuhi ketentuan yang ada dalam dokumen RKP Desa ini.

Ditetapkan di Kalongan

Pada tanggal: 27 September 2023

Kepala Desa Kalongan

YARMUJI

Disetujui BPD Desa KALONGAN

Dengan Keputusan

Nomor : /KEP.BPD/2023

Tanggal : September 2023

Lampiran 1 : Tim Penyusunan RKP Desa Tahun 2024 .

Nomor : 141 /04 / 2023

Tanggal : 25 September 2023

KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA KALONGAN

KECAMATAN UNGARAN TIMUR KABUPATEN SEMARANG

NOMOR : 141/ 04 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

DESA KALONGAN KECAMATAN UNGARAN TIMUR

KABUPATEN SEMARANG

KEPALA DESA KALONGAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKPDesa dengan membentuk tim penyusun RKPDesa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024, Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1652);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);